Fungsi DPR mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas undang-undang, menjalankan peran dalam urusan anggaran negara, dan mengawasi pemerintah.
Aktivitas DPR kerap menjadi perhatian ketika ada rancangan undang-undang yang dibahas atau kebijakan pemerintah yang dipersoalkan. Namun, untuk memahami peran lembaga ini, publik perlu melihat lebih jauh dari satu rapat atau pernyataan politik. Setiap kegiatan DPR berkaitan dengan kewenangan tertentu dan memiliki proses yang dapat diikuti masyarakat.
Apa Saja Fungsi DPR Menurut UUD 1945?
Konstitusi menyebut tiga fungsi DPR secara tegas: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan keuangan negara, sedangkan fungsi pengawasan menyangkut pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
Mengapa ketiga fungsi DPR saling berkaitan?
Sebuah kebijakan publik dapat melibatkan lebih dari satu fungsi tersebut. Ketika suatu program membutuhkan dasar hukum, DPR mungkin terlibat dalam pembentukan undang-undangnya. Ketika program memerlukan dana negara, pembahasan anggaran menjadi relevan. Setelah dijalankan, pelaksanaannya dapat menjadi bagian dari pengawasan.
Keterkaitan itu membantu masyarakat menilai kerja DPR secara lebih utuh. Banyaknya rancangan undang-undang yang dibahas, misalnya, belum cukup untuk menjelaskan apakah pelaksanaan kebijakan juga diawasi. Begitu pula pembahasan anggaran perlu dilihat bersama tujuan penggunaan dana dan pertanggungjawabannya.
Fungsi Legislasi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang
Melalui fungsi legislasi, DPR berperan dalam proses pembentukan undang-undang bersama pihak yang berwenang menurut konstitusi. Proses tersebut tidak berhenti pada pembicaraan di ruang rapat. Ada tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah rancangan menjadi undang-undang.
Dari perencanaan hingga pengundangan
Menurut penjelasan pada laman DPR mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Karena itu, munculnya usulan atau dimulainya pembahasan sebuah rancangan tidak berarti aturan tersebut sudah berlaku.
Perbedaan tahap ini penting ketika publik membaca berita politik. Pernyataan bahwa suatu rancangan telah masuk agenda pembahasan, misalnya, berbeda artinya dengan kabar bahwa rancangan telah disahkan. Pembaca dapat memeriksa statusnya melalui informasi resmi agar tidak keliru memahami dampaknya.
Materi rancangan juga patut diperhatikan. Judulnya memberi gambaran umum, tetapi ketentuan yang akan memengaruhi masyarakat berada dalam pasal-pasalnya. Untuk menilai sebuah usulan, publik perlu mengetahui masalah yang hendak diselesaikan, perubahan yang diajukan, dan pihak yang akan terdampak.
Fungsi Anggaran DPR dan Kaitannya dengan APBN
Fungsi anggaran memberi DPR peran dalam pembahasan anggaran negara. Melalui fungsi ini, wakil rakyat dapat menelaah rencana pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara sebelum keputusan diambil sesuai mekanisme yang berlaku. Laman resmi DPR menempatkan anggaran sebagai salah satu dari tiga fungsi utama lembaga tersebut.
Apa yang perlu dicermati dari pembahasan anggaran?
Bagi masyarakat, angka dalam dokumen anggaran dapat terlihat jauh dari persoalan sehari-hari. Padahal, keputusan tentang prioritas belanja berkaitan dengan layanan dan program publik. Karena itu, pembahasan anggaran perlu dilihat melalui pertanyaan sederhana: apa tujuan suatu belanja, siapa yang diharapkan menerima manfaat, dan bagaimana hasilnya kelak dinilai?
Pertanyaan tersebut tidak berarti setiap perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran menunjukkan adanya pelanggaran. DPR dan pemerintah dapat memiliki penekanan yang berbeda tentang prioritas. Yang penting bagi publik adalah alasan di balik keputusan dapat dijelaskan dan informasi yang tersedia cukup untuk menilai pelaksanaannya.
Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah
Selain membentuk undang-undang dan menjalankan peran anggaran, DPR memiliki fungsi pengawasan. Situs resmi DPR menjelaskan bahwa fungsi ini antara lain dijalankan melalui rapat kerja dan mekanisme pengawasan lain. Konstitusi juga memberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat kepada DPR.
Memahami hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak angket berkaitan dengan penyelidikan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah dalam ketentuan yang berlaku. Hak menyatakan pendapat menjadi mekanisme bagi DPR untuk menyampaikan sikap kelembagaannya atas hal yang diatur dalam kewenangannya. Ketiganya memiliki tujuan dan prosedur masing-masing.
Pengawasan juga berlangsung melalui pembahasan biasa. Dalam rapat, anggota DPR dapat meminta penjelasan mengenai kemajuan program, kendala pelaksanaan, atau tindak lanjut suatu kebijakan. Agar publik dapat menilai hasilnya, perhatian perlu diarahkan pada jawaban yang diberikan, kesimpulan rapat, dan langkah setelahnya.
Bagaimana Masyarakat Menilai Kerja DPR?
Memahami fungsi DPR membantu masyarakat membaca berita politik secara lebih cermat. Saat DPR membahas rancangan undang-undang, periksa tahap dan isi usulannya. Saat membahas anggaran, cermati tujuan dan dasar prioritasnya. Saat mengawasi pemerintah, lihat persoalan yang ditanyakan serta tindak lanjutnya.
Bedakan keputusan, usulan, dan pernyataan
Tidak semua pendapat seorang anggota DPR merupakan keputusan resmi lembaga. Begitu pula usulan kebijakan belum tentu menjadi aturan. Membedakan pernyataan, hasil rapat, dan keputusan akhir dapat mencegah kesimpulan yang terburu-buru.
Pada akhirnya, tiga fungsi DPR memberi dasar untuk menilai apakah kerja perwakilan berjalan sesuai kewenangannya dan menjawab kebutuhan publik. Baca juga liputan politik lainnya di Nusa Harian Seputar untuk mengikuti proses kebijakan dari pembahasan hingga pelaksanaannya.
