Hak interpelasi DPR memungkinkan parlemen meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Penggunaannya harus melalui usul sejumlah anggota dan persetujuan rapat paripurna DPR.
Apa Itu Hak Interpelasi DPR?
Bagian dari fungsi pengawasan
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR dapat menanyakan alasan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Salah satu jalur resminya adalah hak interpelasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dikenal sebagai UU MD3, menempatkan interpelasi sebagai hak DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
Kata meminta keterangan menjadi inti hak ini. DPR meminta pemerintah menjelaskan kebijakan tertentu secara resmi agar alasan, tujuan, dan pelaksanaannya dapat dibahas dalam forum parlemen. Dengan begitu, anggota DPR mempunyai kesempatan menilai penjelasan yang diberikan dan menyampaikan pertanyaan lebih lanjut.
Tidak setiap pertanyaan anggota DPR kepada pejabat pemerintah otomatis menjadi interpelasi. Anggota dewan juga dapat meminta penjelasan melalui rapat kerja atau forum pengawasan lainnya. Hak interpelasi DPR memiliki prosedur tersendiri karena pengajuannya memerlukan dukungan lintas fraksi dan keputusan rapat paripurna.
Kebijakan seperti apa yang dapat dimintai keterangan?
Pengertian dalam UU MD3 menekankan tiga unsur: kebijakan pemerintah tersebut penting, bersifat strategis, dan berdampak luas. Karena itu, pengusul perlu menerangkan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang ingin dibahas, beserta alasan mereka meminta keterangan.
Ketentuan tersebut membantu membatasi pokok pembicaraan. DPR dan pemerintah dapat mengetahui persoalan yang hendak dijelaskan sejak tahap pengajuan, sementara publik dapat mengikuti apa yang dipersoalkan serta bagaimana pemerintah menjawabnya. Interpelasi juga tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa sebuah kebijakan melanggar hukum.
Bagaimana Syarat Pengajuannya?
Memerlukan sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi
Menurut Pasal 194 UU MD3, usul hak interpelasi harus diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Syarat ini berarti seorang anggota, atau sekelompok anggota dari satu fraksi saja, belum cukup untuk mengajukannya sesuai ketentuan tersebut.
Usul itu harus dilengkapi dokumen. Sekurang-kurangnya, dokumen memuat materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintai keterangan, serta alasan permintaan tersebut. Angka 25 merupakan syarat pengusul, bukan jumlah suara yang otomatis membuat interpelasi berlaku.
Setelah disiapkan, usul disampaikan kepada pimpinan DPR. Undang-undang mengatur tahapan lanjutan sebelum DPR mengambil keputusan. Dengan demikian, munculnya gagasan atau pernyataan politik mengenai interpelasi belum berarti lembaga DPR telah resmi menggunakan hak tersebut.
Harus mendapat persetujuan rapat paripurna
Usul berubah menjadi hak interpelasi DPR apabila disetujui dalam rapat paripurna. Pasal 194 mensyaratkan rapat dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusannya juga harus memperoleh persetujuan lebih dari setengah anggota yang hadir.
Ada dua hal yang perlu dibedakan di sini: jumlah anggota yang hadir agar rapat memenuhi syarat, dan jumlah anggota hadir yang menyetujui usul. Dukungan awal dari para pengusul diperlukan untuk membawa persoalan ke proses resmi, tetapi keputusan akhir tentang penggunaan interpelasi tetap berada pada rapat paripurna.
Apa yang Terjadi Setelah Usul Disetujui?
Pemerintah memberikan penjelasan
Jika DPR menyetujui interpelasi, pemerintah diminta menjelaskan materi kebijakan yang dipersoalkan. UU MD3 mengatur tahapan penyampaian penjelasan serta pembahasan tanggapan DPR. Prosedur lebih rinci pelaksanaannya diatur dalam tata tertib DPR.
Pada tahap ini, perhatian publik sebaiknya tertuju pada isi penjelasan. Apa tujuan kebijakannya? Apa dasar pertimbangannya? Bagaimana pelaksanaannya dan siapa saja yang terdampak? Jawaban atas pertanyaan tersebut lebih membantu pembaca memahami persoalan daripada sekadar mengikuti perdebatan mengenai pihak yang mendukung atau menolak interpelasi.
Proses resmi juga membuat posisi masing-masing pihak lebih jelas. Pengusul menyampaikan alasan mereka meminta keterangan, pemerintah memberikan penjelasan, dan DPR membahas apakah jawaban itu dapat diterima. Hasil pembahasan itulah yang menjadi bagian penting untuk menilai jalannya fungsi pengawasan.
Berbeda dari hak angket
Hak interpelasi kerap disebut bersama hak angket, padahal tujuan langsung keduanya berbeda. Interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah. Hak angket digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan itu penting saat membaca kabar politik. Pengajuan interpelasi tidak otomatis berarti DPR telah membentuk penyelidikan melalui hak angket. Begitu pula, usul dari sejumlah anggota belum dapat disebut sebagai keputusan DPR sebelum melewati syarat dan persetujuan yang ditentukan undang-undang.
Hak interpelasi DPR memberi ruang bagi parlemen untuk meminta penjelasan resmi atas kebijakan pemerintah yang berdampak luas. Untuk memahami perkembangannya, pembaca perlu memperhatikan materi usul, hasil rapat paripurna, dan jawaban pemerintah. Simak pula berita politik lainnya untuk mengikuti pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
